TANJAK Langkat Gelar Diskusi Publik:Partisipasi Masyarakat Sebagai Kontrol Penggunaan Anggaran

  • Bagikan

 

Langkat,Metro24sumut.com|Kelompok Studi Transparansi, Jujur dan Akuntable (TANJAK) Kabupaten Langkat menggelar kegiatan Diskusi Publik mengangkat Tema “Partisipasi Masyarakat Sebagai Kontrol Penggunaan Anggaran” pada Sabtu (6/11) di Kafe Uncle Six Jalan Proklamasi No. 7 Stabat.

Kegiatan tersebut menghadirkan Dewan Fakar FITRA Sumut Anwar Siregar dan Direktur FITRA Sumut Yeni Chairiah Rambe.

Adapun peserta pada kegiatan tersebut adalah kalangan mahasiswa Kabupaten Langkat.

Dewan Pakar FITRA Sumut Anwar Siregar mengatakan “Kegiatan sadar anggaran yang diselenggarakan oleh Tanjak sangat bermanfaat sekali bagi pemerintah dan masyarakat, kontribusi bagi masyarakat dari kegiatan ini adalah untuk menyadarkan tentang hak dalam keterlibatan proses penyusunan perencanaan dan anggaran publik serta menyadarkan kewajiban bagi masyarakat terkait kontribusi terhadap pajak dan retribusi serta merawat infrastruktur atau belanja publik yang sudah diadakan dari anggaran publik.”

“Kita perlu mendukung kegiatan serupa untuk dilakukan oleh kelompok masyarakat dan saya sangat menghargai adanya kelompok anak anak muda yang mau peduli pada kebijakan anggaran” Tambah Anwar.

Pada kesempatan itu Direktur FITRA Sumut Yeni Chairiah Rambe mengatakan “Peningkatan literasi anggaran kepada masyarakat penting sebagai langkah awal mewujudkan pengelolaan anggaran yang baik. Minimnya literasi anggaran masyarakat turut menihilkan partisipasi publik dalam mengawasi pengelolaan anggaran dalam penyelenggaraan pembangunan negara/daerah. Sebab pilar pengelolaan anggaran publik adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.” Ujarnya

Koordinator Kelompok Studi TANJAK Khairul Ramadhan mengatakan “kegiatan tersebut digelar untuk mensosialisasikan peran masyarakat terhadap kontrol Penggunaan Anggaran, baik itu APBDes maupun APBD”.ujarnya

“Kedepan Insya Allah kami akan menggelar diskusi diskusi mengenai teori dan proses-proses penganggaran lengkap dengan cara menganalisisnya, diharapkan masyarakat Kabupaten Langkat akan semakin sadar, bahwa ada hak-haknya yang harus diperjuangkan dan wajib dicover pemerintah dalam suatu anggaran belanja semisal APBDes maupun APBD” Pungkasnya.(red)

  • Bagikan