Penggunaan Anggaran BumDes, Kades Siamporik Tidak Terlalau Tau Menau Semuanya

  • Bagikan

Labura, Metro24sumut.com | Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Siamporik Maju Sejahtra yang terletak di dusun Bukit Deme, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mangkrak, memprihatinkan, diduga dana tidak disalurkan dengan maksimal pada pembentukan dan pengelolaanya, yang bertujuan sebagai upaya memajukan dan menumbuh kembangkan perekonomian rakyat atau masyarakat Desa setempat.

Dengan mangkraknya BumDes Siamporik Maju Sejahtra ini, ada dugaan penggunaan anggaran yang tidak tepat guna melihat kondisi fisik dan keberadaan bangunan BumDes yang hanya terbuat dari dinding triplek tips dan lantai semen. Dan bentuk bangunan berupa kios berkotak yang kurang lebih berukuran 3×2 meter, 8 unit dan 2 unit wc yang kesemuanya sudah mulai rusak.

Saat wartawan metro24sumut.com mengkonfirmasi (Direktur BumDes-red) Iskan melalui telepon seluler belum lama ini, menyebutkan tidak tahu menahu persoalan pengelolaan dana BumDes yang dikucurkan sejak tahun 2018 hingga 2020. “Kalau abang mau tanya anggaran BumDes dari tahun 2018 hingga 2020, kok kurasa abang tanya langsung aja ke (Kepala Desa-red). Aku tidak tahu menahu soal itu, karena kalau aku bang baru menjabat sebagai Direktur BumDes itu, tahun 2021 ininya,” akunya.

Sama halnya saat wartawan mengkonfirmasi (Ketua BPD siamporik-red) secara langsung belum lama ini juga mengatakan, “Memang pernah ku tanyakan sama si (Iskan-red) soal BumDes, dibilangnya,’ aku tak tahu pak!’. Di suruh (Kepala Desa-red) buat rekening, ya ku buat. Setelah ku tarik uangnya, ya sama Kepala Desa lah uang itu,” (red)

Lanjut dalam hal ini, wartawan metro24sumut.com mengkonfirmasi Kepala Desa Siamporik Sahat Maruli Sianipar secara langsung di Kantor kepala desa selasa (30/11) dia mengatakan, “masalah pengelolaan dana BumDes saya tidak tau menau, semuanya itu Direktur BumDes lah,” ucapnya.

Sebab, masalah dana untuk BumDes di tahun 2018, dan 2019 dikembalikan kedana desa dan tidak digunakan. Adapun BumDes mulai dibangun, dikerjakan sekitar akhir tahun 2020 lalu, dengan biaya Rp 180.000.000, dan penarikannya itu diawal tahun 2021. Menanggapi masalah pendanaan BumDes Sahat enggan terbuka dalam menyampaikan, namun dia menyatakan Direkturlah yang punya tau banyak tentang kewenangan dalam anggaran tersebut.

“masalah dana mulai kucur hanya ditahun 2020 itu, dan semuanya itu Direktur BumDes lah yang tau menahu masalah pengelolaan dananya itu dikemanakan mereka. Dan dalam hal ini kita sebagai penasehat memeng mengetahui penggunaan anggaran mereka yaitu pembangunan kios, tower internet, dan ada pompa air.” Sahat Menjelaskan kepada wartawan (Selasa, 30/11/2021).

Jadi permasalan pembangangunan BumDes diawali 2018 telah dibentuk, dan 2019 telah mendapat penambaan modal dari dana Desa disangkal oleh Sahat, dan tidak pernah digunakan dan ditransfer kerekening BumDes. Karena Direktur sebagai penanggung jawab, dan pengelola BumDes belum terbentuk sehingga dana dikemballikan kedesa oleh Kepala Desa.

“kalau adik-adik menanyakan atas adanya kecurigaan dana itu dipakai saya sudah gak benar, tanya aja afiv diperiksa gak tiap tahunnya masalah anggaran ini, masalah anggaran BumDes di tahun 2018, 2019 itu tidak ada, semuanya di SiLva kan, dikembalikan kedesa,” tegaskan.

Jelas sahat lagi, pembentukan BumDes 2018 tidak ada. BumDes terbentuk tahun 2020 dan baru distulah baru ada pengucuran dana pesertaan modal dari dana desa untuk BumDes Rp 180.000.000, diluar dana pembentukan BumDes secara Administrasi sekitar Rp 5.000.000

Saat ditanya masalah pesertaan modal ditahun 2021 ini, Sahat tidak belum bisa menjawab, dan mengatakan,” Kalau saya enggak jawab, kan gak masalah. Karena saya, belum bisa membukakan disini terkait masalah itu pada kalian adik-adik,” elaknya, sambil tersenym pada awak media.

Mangkraknya Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Siamporik Maju Sejahtra ini, dinilai oleh pengawas dan selaku Kepala Desa Sahat Maruli Sipahutar menganggap Direktur BumDes yang tak memiliki kompeten dalam menciptakan peluan usaha yang dapat berkembang kemasa depan, agar sebuah usaha desa tersebut mendapatkan keuntungan, sehingga BumDes bisa dapat dirasakan masyarakat keberadaannya. (TT)

  • Bagikan