Warga Minta Realisasi ADD/DD Desa Perkebunan Bungara Diusut Aparat Hukum

  • Bagikan

Langkat, Metro24sumut.com| Sejumlah warga di Desa Perkebunan Bungara ( Areal Perkebunan PT PP Lonsum Bungara ) Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, mulai mempertanyakan realisasi Anggaran Dana Desa ( ADD ) bersumber dari APBD Langkat dan Dana Desa ( DD ) bersumber dari APBN mulai TA 2016 sampai dengan sekarang 2021 termasuk dijabat oleh oknum Kepala Desa berinisial N.

Keterangan yang dihimpun Wartawan, Jum’at ( 10/12 ) dari sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan,untuk TA 2017 dilaksanakannya proyek phisik semen gang di 4 Dusun sebanyak 14 gang dengan total biaya Rp. 130 juta, untuk TA 2018 pembelian sebanyak lebih kurang 350 tong sampah bekas dengan biaya Rp. 10 juta, dan untuk TA 2019 pembangunan kantor Bumdes di sebelah kantor Kades dengan biaya sebesar Rp. 60 juta namun disebut-sebut sumber dananya bukan dari DD sehingga menimbulkan tanda-tanya warga,”ungkapnya

Gbr. Kantor Desa Perkebunan Bungara ( Areal Perkebunan PT PP Lonsum Bungara ) Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat,

Sedangkan,lanjutnya untuk TA 2020, disebutkan dari data sumber warga yang diterima Wartawan, menyebutkan adanya pembangunan pasang Wifi beserta towernya di di Dusun I,III dan IV dengan rincian masing-masing biaya tower Rp. 10 juta sehingga total biayanya sebesar Rp. 30 juta. Demikian juga TA 2021 penyirtuan jalan lk 100 M di Dusun III dengan biaya Rp. 10 juta, termasuk biaya pembelian senack kegiatan Posyandu 4 Dusun mulai bulan Juli 2017 sampai dengan 2021 sebesar Rp. 10 juta, tambah sumber.

Sementara itu,Kepala Desa Perkebunan Bungara berinisial N ketika disambangi di kantor, Kamis sore ( 9/12 ) sudah tutup padahal masih jam kerja, demikian juga ketika awak media mencoba menghubungi via seluler dengan No : 082273150XXX tidak berhasil untuk dikonfirmasi karena yang mengakat Hp mengaku anaknya, dan mengatakan Kades sedang pergi ke kampung.

Lebih lanjut,menurut sumber warga, Aparat Hukum termasuk Kejari Langkat (Stabat) atau Tipikor Polres Langkat, diminta untuk turun-tangan melakukan pengusutan dugaan terjadinya ” penyimpangan ” realisasi ADD/DD di Desa tersebut, termasuk pelaksanaan proyek phisik dinilai rawan terjadi tumpang tindih anggaran antara uang Negara dengan lokasi Desa seluruhnya di areal Perkebunan swasta Penanaman Modal Asing ( PMA ) PT PP London Sumatera ( Lonsum ), pinta sumber.

TRP

  • Bagikan