R-APBD TA 2022 Labura “Batal”, Paripurna DPRD Labura di Nilai Lelucon

  • Bagikan

Labura, Metro24sumut.com | Batalnya Rancangan Anggaran Belanja Daerah (R-APBD) Labura Tahun Anggaran (TA) 2022 dinilai Ketua LSM LPPN Labura seperti lelucon, disamping rapat paripurna yang diagendakan mepet (30/11/2021) dan disahkan oleh Ketua DPRD Labura (1/12/2021) dini hari itu ternyata diulang kembali.

Bangkit Hasibuan menilai lembaga legeslatif merupakan perwujudan dari tujuan pemerintahan negara yang melindungin segenap bangsa indonesia. Dan sistem pemerintahan bangsa Indonesia inilah yang harus difahami Ketua DPRD labura.

Sambungnya menyampaikan lagi pada wartawan metro24sumut.com, adanya sebuah kedaulatan rakyat yang harus difahami, dan itu tampak jelas dalam UUD negara RI 1945 pasal 1 diayat (2)., “kekuasan berada ditangan rakyat.” Dan dalam hal ini DPRD merupakan wakil rakyat dipemerintahan.

“Kalau beginilah Pengesahan R-APBD di Labura ini oleh DPRD, sudah gak benar. Masak paripurna yang sudah diketok dan disahkan bisa diulang dikarenakan tidak kourum, sebab anggota DPRD yang hadir 18 orang, yang mana tidak memenuhi 2/3 dari anggota DPRD 35 anggota Dewan. Jadi kenapa seorang Ketua DPRD Labura mengetok, dan mengesahkan? “ cetusnya kepada wartawan, sembari merasa kesal belum lama ini.

Menurut pantauan wartawan metro24sumut.com, peranan lembaga legeslatif sangatlah punya peranan penting sebagai pengawas sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif, harus berdasarkan atas kepentingan rakyat, dan hal inilah yg diduga Ketua LSM LPPN Labura tidak difahami oleh Ketua DPRD Labura.

Kerena dia menilai majunya sistem pemerintahan otonomi daerah tak lain dan tak bukan berada ditangan legelatif yang notabene sebagai wakil rakyat diperintahan yang dapat menampung aspirasi rakyat secara maksimal.

Kemudian Lanjut, Bangkit Hasibuan ada kejanggalan dan tanda tanya besar dalam penetapan dan pengeshan R-APBD Labura 2022 dilihat dari banyaknya penolakan anggota DPRD Labura dalam hal ini. Sebab, kenapa begitu banyak anggota DPRD Labura tidak mensetujui anggaran tersebut. Serta dia menduga adanya kongkalikong antara pejabat Eksekutif dan legeslatif. Karena melihat, banyaknya timbul kecurigaan dibenak masyarakat disana.

Penolakan R-APBD 2022 labura ini juga turut menjadi sorotan banyak kelompok dan kalangan nasyarakat Labura, misalnya dari Faraksi NasDem melalui ketua fraksi Arif Ripay, yang menilai hasil paripurna telah melanggar PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD dan Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD, dikutip dari detnews.com

Senada dengan Ketua NasDem Haris Muda Siregar, MM dalam sambutannya dalam konsilidasi Partai NasDem yang diselenggarakan disalah satu Hotel Aekkanopan menjelaskan,”Kita tidak menolak APBD yang diajukan. Yang kita tolak adalah prosesnya,” katanya, dikutip dari antaranews.com

Haris Muda Siregar, MM, yang juga Calon Wakil Bupati Labura 2020 ini menambahkan perkataannya, “Masakan dalam R-APBD Labura yang besarnya Rp 1,1 Triliun lebih, NasDem tidak dapat apa-apa,” sebut pria yang menahkodai NasDem Labura, dikutip antaranews.com.

Ketua LSM LPPN Labura Bangkit Hasibuan menambahkan pejelasan masalah batalnya penetapan dan pengesahan R-APBD labura 2022 digedung paripurna DPRD labura (1/12) yang sebelumnya sudah diketok oleh Ketua DPRD labura itu, namun diulang. Bahkan Badan Musyawarah (Banmus) bersama pimpinan DPRD Labura kembali menjadwalkan ulang paripurna yang dianggap tidak memenuhi kourum dalam penetapan R-APBD Labura 2022 karena hanya dihadiri 18 anggota Dewan, ini merupakan kesalahan dalam mekanisme dalam penyusunan APBD.

“Kalau dilihat dalam pengesahan dan penetapan R-APBD Labura 2022 ini, Ketua DPRD Labura ini tidak punya kompeten, dan kemampuan untuk menjadi pemegang pucuk kepemimpinan dilembaga legeslatif, yang punya peranan penting dalam kemajuan sistem pemerintahan didaerah. Soalnya, masak bisa paripurna seperti ini bisa uncop, kayak main kwaci aja dibuatnya acara sepenting ini!” tegasnya.

Dan disisi lain dan yang senada dengan penolakan penetapan dan pengesahan R-APBD labura 2022, datang dari anggota DPRD Labura dari Partai PKS, Zaharuddin Tambunan, Lc., S. Pd yang dikenal vokal lewat akun media sosialnya ini juga menilai, Dia beranggapan penolakan dan pengulangan jadwal paripurna terkait berkas R-APBD TA. 2022 Labura adalah bukti gagalnya sistem “ngototisme” yang terbangun disana dan bukan merupakan bentuk perjuangan demi kemaslahatan rakyat.

Adapun caption anggota Dewan itu antara lain :
“Dengan di tolaknya berkas R-APBD 2022 Labura Dan di Suruh untuk melengkapi dan Menjadwalkan Ulang Paripurna oleh Sekda Provinsi Sumut beberapa hari yang lalu adalah Bukti GAGALNYA SISTEM NGOTOTISME yang telah di bangun beberapa bulan belakangan ini. Setidaknya ini pukulan telak bagi mereka yang memiliki sifat Egois dan Ngotot . Mereka lupa bahwa Negeri ini memiliki prinsip Musyawarah untuk mufakat yang bertujuan untuk mewujudkan arti Butir butir pancasila terkhusus Sila ke 4 dan ke 5 . Saya ngak perlu menanggapi opini kaum Ngototisme Labura saat ini. mereka bilang ” sekelompok DPRD mencekal kepentingan Rakyat “justru sebaliknya Kita hadir dan memperjuangkan kepentingan rakyat menuju lebih baik.

Dalam pembahasan R-APBD 2022 yang saya anggap belum selesai sampai hari ini banyak meninggalkan catatan penting. Yang mana catatan itu benar sangat di nanti nanti oleh masyarakat. Dan anggaran yang akan di rencanakan minim bahkan Zero yang mengarah pada kemaslahatan Masyarakat Umum.

1. Tidak adanya program RKA
Yang mengarah pada penanggulangan bencana banjir. Padahal setiap tahun kita di landa banjir.
2. Bnyk nya menu anggaran yg kita anggap tidak berpihak pada masyarakat ( Nothing Delivery ) seperti biaya2 konsultan. Belanja barang jasa yg sangat MUBAZZIR
3. Tidak jelasnya Realisasi bantuan pemkab terhadap korban banjir bandang 2019 akhir di Desa hatapang dan Pematang.
4. Menolak Rencana pembelian ganti rugi Tanah untuk Rumah dinas DPRD karna masih bnyk yang lebih prioritas. Dan cukup Aset yang ada di pergunakan untuk Rumah dinas Ketua.
5. Minimnya Anggaran untuk Pembangunan jalan infrastruktur kualuh hilir dan kualuh Ledong. Saat di Tanya kepada OPD yang bersanggkutan selalu jawabnya AKAN….. dan DALAM WAKTU dekat.

Kembali Ketua DPD LSM LPPN Labura, Bangkit Hasibuan menyampaikan kepada wartawan metro24sumut, “Maunya Ketua DPRD labura, H. Indra Surya Bakti Simatupang, SH., MKn ini, bagaimana caranya para anggota DPRD disana berembuk atau musyawarah untuk menggantinya sebagai Ketua DPRD labura, karena tak pantas dan layak memegang tampuk kepemimpinan di Lembaga Legeslatif terhormat itu.” Tutupnya. (TT)

  • Bagikan