News  

Hampir 5 Tahun Tidak Punya LPj BUMDes Siamporik Maju Sejahtra, Ketua DPD LSM FKP2N Labura Surati Direktur BUMDes

Labura, metro24sumut.com | Ketua Dewan Pimpina Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Kumunikasi Peduli Pelayanan Nasional (DPD LSM FKP2N) Labuhanbatu Utara (Labura-red) menyurati Direktur BUMDes Siamporik Maju Sejahtra, Kecamatan Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara, guna mempertanyakan terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPj) keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bersumber dari penyertaan modal Anggaran Perbelanjaan Dana Desa (APBDes) Desa Siamporik terhitung dari 2018 – 2021.

Ketua LSM FKP2N Labura, M. Nur Sipahutar, melihat kurun waktu yang sudah cukup lama, dan melihat keberadaan BUMDes Siamporik Maju Sejahtra jauh dari harapan masyarakat disana. Bahkan dalam beberapa bulan belakangan ini, BUMDes menjadi pusat perhatian tanda tanya masyarakat banyak, dan para insan media, dan bahkan sudah kerap sering kali terbit dalam pemberitaan dibeberap media online, mempertanyakan tentang kondisi, keberadaan, dan sistem pengelolaannya.

Dalam hal inilah, Ketua LSM FKP2N Labura, M. Nur Sipahutar, menyurati Direktu BUMDes Siamporik Maju Sejahtra, Iskandar Aruan, dengan nomor surat : 001/LSM/FKP2N/LU/IV/2022, perihal, Permintaan Salinan Data LPj Tahun 2018 – 2021, teratanggal 18 April 2022, untuk dapat diketahui dan difahami sistem pengalokasian dana BUMDes yang sudah berdiri hampir 5 tahunan disana.

“Saya melihat kondisi dan keberadaan BUMDes ini bisa dikatakan jauh dari harapan. Sebab, warga disana pun banyak menilai seperti itu. Bahkan beberapa bulan terakhir ini pun, saya melihat BUMDes ini tak luput dari pantuan insan media, bahkan kerap kali saya lihat sudah sering naik pemberitaan tentan ini BUMDes. Jadi, kami sebagai Lembaga, yang fungsinya sebagai kontrol sosial menyurati Direktu BUMDes, untuk meminta salina Lpjnya,”jelas M. Nur. Senin (18/4/2022)

Sebab, menurut M. Nur Sipahutar, penyuratan yang dia lakukan bukan merupakan hal yang urgen untuk direalisasikan oleh Direktur BUMDes. Karena tindakan dan sikap yang diambilnya masih sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Perihal Permintaan Salinan Data LPj 2018 – 2021 terkait BUMDes ini menurut saya tidak bertentangan dengan ketentuan dan tata aturan hukum yang berlaku dinegara kita ini. Sebab, penggunaan alokasi dana BUMDes bersumber dari uang rakyat. Jadi, sudah sepatutnya penggunaan anggarannya transparan dong?” Cetusnya.

Lanjut Ketua LSM FKP2N Labura, M. Nur Sipahutar, dalam penyuratan yang dia lakukan memiliki waktu masa dimana surat apabila tidak dibalas atau ditanggapi oleh Direktur BUMDes Siamporik Maju Sejahtra. Maka akan menyurati yang kedua kalinya sebagai bentuk keberatan, dan dalam hal penyuratan kedua ini apabila juga dalam waktu 3 hari tidak berbalas, akan langsung menyurati kontor komisioner Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Provinsi Sumatera Utara (Provsu-red), bahkan setelah itu akan buat pengaduan pada penegak hukum untuk turun langsung meminta pertanggung jawaban yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes tersebut.

“Kalau dalam penyuratan ini tidak ada tanggapan dan hasil yang sesuai kita harapkan, kita akan tunggu dengan batas waktunya ada. Dan kalau juga tidak ada dengan batas waktu tersebut, kita akan kembali membuat surat kedua, dalam bentuk surat keberatan, dan dalam surat kedua ini, waktunya lebih singkat yaitu 3×24 jam. Kalau juga tidak ada, kita akan minta kesedian KIP diprovsu akan memberikannya. Setelah itu, kita akan laporkan kepengurusan BUMDes dan yang terkait didalamnya kepenegak hukum.” Tegasnya

Proses penyuratan ini pun, secara keseluruhannya saya sampaikan pada pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) melalui kelembagaannya dan instansi-instansi yang terkait, agar amanat UU No. 14 Tahun 2008 itu, betul-betul terealisasi dan terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuannya.

“Penyuratan ini juga, kita beritahukan kepada Lembaga Exekutif dalam hal ini Bupati Labura, Lembaga Legeslatif dalam hal ini Ketua DPRD Labura, dan Instansi-instansi di Labura, seperti Inspektorat Labura, Dinas PMD Labura, Kepala Desa Siamporik, serta Ketua BPD Siamporik.” Tutupnya (mtr24su/tt).