Opini : Bagaimana Peran dan Netralitas Perangkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)?

Labura, metro24sumut.com | Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki
sikap sosial dan solidaritas yang tinggi.

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos atau ada juga yang
menerapkan sistem mencontreng tandagambar calon kepala desa.

Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung, Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi
politik masyarakat desa Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mempengaruhi kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahtrakan masyarakat
sekaligus langkah-langkahnya) kedalam simbol-simbol pribadi. dengan kata
lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan. ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok yang berwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku.

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Setelah keluarnya Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang- undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala
desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat di desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan
prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu dapat termasuk bukan wewenang, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang. Soal kekuasaan, dalam istilah Lord Acton, dikenal ungkapan Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely sehingga tanpa pembatasan kekuasaan maka arah yang dituju oleh pemerintahan hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata.

Berbeda kondisi dengan pemerintahan yang menganut sistem monarki absolut, dengan kewenangan penguasanya yang tanpa batas, sebab raja adalah hukum itu sendiri.

Tentang pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat didesa dalam rangka memilih kepala desa.

Pemilihan Kepala desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang, yaitu serentak satu
hari yang sama diseluruh wilayah kabupaten/kota atau dapat secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun dengan interval waktu
paling lama waktu 2 tahun.

Pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa, posisi perangkat desa
menjadi dilematis karena Pengujian kenetralan perangkat desa ini diuji pada saat kepala desa yang bersangkutan telah habis masa jabatannya dan mencalonkan kembali menjadi kepala desa. Ada 2 hal yang sebenarnya menjadi dilema besar bagi perangkat
desa yang telah menjabat pada saat acara Pilkades akan digelar.

Pertama, netral maka posisinya akan terancam jika calon yang tepilih menjadi kepala desa bukan relasinya,
dan yang kedua, mendukung secara terang-salah calon independen dengan segala
konsekuensinya. Dari kedua opsi dilema tersebut, faktanya perangkat desa banyak yang lebih memilih tidak netral dan mendukung salah satu calon kepala desa untuk mengamankan posisinya.

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 51 Perangkat Desa dilarang:
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum
dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 52
(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara
dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Tidak hanya berlaku pada Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, atau Pemilihan Umum Legislatif. perangkat desa juga harus tetap netral pada Pilkades juga. Karena pada faktanya, penjabat yang saat ini menempati posisi perangkat desa, rata-rata kebanyakan berasal dari relasi, teman sejawat, ataupun timses dari kepala desa
yang saat ini menjabat. Dimana dalam proses Penjaringan perangkat desa itu hanyalah formalitas semata. Yang apabila kita diuji secara akademik, maka banyak kecurangan yang terjadi dalam proses perekrutannya.Jikalaupun ada, jumlah penjaringan perangkat desa yang benar-benar fair itu sangat minim sekali. Bahkan bila kita hitung, jumlahnya pun tidak akan banyak.

Dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk
dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melibatkan intuisi berupa like
and dislike dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten.

Karena jika merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:
Pasal 2
(1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
c. dihapus;
d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.
Pasal 5
(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2) Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.
(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
karena:
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. berhalangan tetap;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa, sebagai pembantu tugas kepala Desa. Sering terjadi Pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa, posisi perangkat desa menjadi dilematis Pertama, netral maka posisinya akan terancam jika calon yang
terpilih menjadi kepala desa bukan relasinya, dan yang kedua, mendukung secara terang-salah calon independen dengan segala konsekuensinya. Dari kedua opsi dilema tersebut, faktanya perangkat desa banyak yang lebih memilih tidak netral dan mendukung salah satu calon kepala desa untuk mengamankan posisinya. Sebenarnya hal tersebut tidak perlu lagi menjadi kekhawatiran bagi para aparatur pemerintah desa karena
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun
pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017Untuk itu dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa aparatur pemerintah desa harus bersikap netral. (AN).