News  

Ketua DPD LSM FKP2N Labura, Layangkan Surat Keberatan Kepada Direktur BUMDes Siamporik Maju Sejahtra

Labura, metro24sumut.com | Permintaan salinan data Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan anggaran BUMDes Siamporik Maju Sejahtra, oleh Ketua DPD LSM FKP2N Labuhanbatu Utara (21/4) terhadap Direktur tidak mendapat jawaban atau balasan apapun sampai saat ini.

Adapun Penyuratan pertama kali dilakukan Ketua DPD LSM FKP2N Labura, kepada Direktur BUMDes Siamporik Maju Sejahtra, Iskandar Aruan, dengan nomor : 001/LSM/FKP2N/LU/IV/2022, perihal, Permintaan Salinan Data LPj Tahun 2018 – 2021, tanggal 18 April 2022.

Ketua DPD LSM FKP2N Labura, M. Nur Sipahutar, kembali melayangkan surat kedua dengan nomor : 002/LSM/FKP2N/LU/V/2022, tertanggal, 12/5/2022, perihal keberatan tidak ada balasan surat permohona meminta salinan data, yang sudah terhitung 12 hari kerja namun sampai berita ini diterbitkan tidak ada jawaban dan balasan.

M. Nur Sipahutar, menyampaikan kepada wartawan bahwa apa yang dilakukannya merupakan bentuk pengawasan terhadap kinerja para pemangku kebijakan dipemerintahan, dan penggunaan keuangan bersumber dari keuangan negara, agar transparan dan akuntabel, dan terhidar dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Permintaan salinan data LPj ini, bukan merupakan dokumen yang bersifat rahasia. Dan mungkin ini masih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu UU RI nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik. Jadi, tidak ada alasan Direktur BUMDes untuk tidak memberinya, dan membalas surat saya tersebut.” Ungkap M. Nur Sipahutar, Kamis (12/5/2022).

Lanjutnya, dengan tidak ada etikat baik yang dilakukan pihak Direktur BUMDes terhadap apa yang kami sampaikan melalui surat yang secara langsung kami sampaikan kepada Direktur BUMDes untuk meminta salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Labuhanbatu Utara nomor 26 tahun 2018 tentang cara pendirian BUMDes.

“Setiap kegiatan dalam pengoprasionalan BUMDes, Direktur bersama jajarannya harus membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada masyarakat atas apa yang diselengarakan mereka. Yang mana hal itu telah diatur secara jelas dalam Perbub Labura, tentang bagaimana proses pendirian BUMDes tersebut.” Tegasnya.

Ketua DPD LSM FKP2N, M. Nur Sipahutar, juga menegaskan dalam penyuratan kedua, perihal keberatan atas tidak ada jawaban yang dilakukan oleh Direktur BUMDes Siamporik Maju Sejahtra, Iskandar Aruan, atas permohonan meminta salinan data LPj 2018 hingga 2021. Dan akan menyurati Komisioner Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Medan Provinsi Sumatera Utara (Provsu-red)

“Sebagai harapan kami Direktur BUMDes dapat koperatif atas penyuratan kami yang kedua, dalam permohonan permintaan salinan data LPj. Namun kalau juga dalam 3 hari kerja kedepan tidak ada balasan dan jawaban, kami akan menyurati KIP di medan, sebagai kelembagaan independen yang bertugas dan berfungsi sebagai lembaga diluar pemerintahan bertanggungjawab atas pelaksanaan amanat UU No. 14 tahun 2008, UU No. 25 tahun 2009, UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan, dan PP No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik.” Tutupnya.
(mtr24su/tt)