Medan, metro24sumut.com| Pengamat anggaran Negara LSM Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) mencermati kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) desa se -kabupaten Padang lawas terindikasi praktik Korupsi modus Bimtek untuk meraup keuntungan besar dari sumber anggaran dana desa Tahun Anggaran (TA) 2023, dan rencananya DPN LSM Formapera bakal lapor kegiatan bimtek yang diketuai Handan Daulay tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagaimana hal ini diungkapkan Sekjen DPN LSM formapera Bambang Syahputra kepada wartawan, Jumat (22/9/2023) di salah satu cafe di Kota Medan.
Menurut Bambang Syahputra, Bimtek di Tahun 2023 sudah berulang kali dilaksanakan sehingga kepala desa yang berjumlah 303 desa se kabupaten Padang lawas wajib mengikutinya dengan pemanfaatan dan anggaran desa.
” Hasil pantauan kami kegiatan bimtek sepertinya tidak bermanfaat dan di duga ada indikasi menghambur hamburkan uang dana desa yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, hal ini jelas saat Pelaksanaan bimtek aparatur desa se kabupaten Padang lawas terakhir yang di laksanakan pada 14 s/d 17 September 2023 berlokasi di 3 hotel di kota Medan yakni hotel Danau Toba , hotel Central dan hotel Swiss Belinn sempat menuai protes masyarakat dan mahasiswa kabupaten Padang lawas ” ujar Bambang.
Dikatakan Bambang, kegiatan Bimtek yang terus menerus dilakukan hingga berkali- kali merupakan upaya pemaksaan pemanfaatan dana desa yang seharusnya pemanfaatan dana desa lebih diprioritaskan kepada pembangunan desa.
” Selain itu menurut data pada kegiatan bimtek desa di bulan september ini di lakukan sudah dua kali berturut turut seminggu sekali , minggu kedua dan minggu ke tiga bulan September , jelas ini ada dugaan pencarian keuntungan yang di lakukan oknum-oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan dana desa yang bersumber dari uang negara dengan modus kegiatan bimtek ” pungkasnya.
Terkait dugaan korupsi dengan modus kegiatan bimtek aparatur desa se kabupaten Padang lawas DPN LSM formapera akan melayangkan surat laporan resmi ke komisi pemberantasan korupsi ( KPK ) dalam beberapa hari ini.
Dalam hal ini DPN LSM formapera melaporkan pihak dinas PMD kabupaten Padang lawas dan pengurus APDES Padang lawas yang di duga terlibat dalam kegiatan bimtek. (Red)
